Tugas Makalah tentang kejahatan korupsi
Nama : Moch. Wildan Arif
NIM : 01219009
Kelas : 01219009
KORUPSI, SALAH SATU JENIS KEJAHATAN YANG PALING MERUGIKAN NEGARA
BAB 1
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Korupsi bukan hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum. Seperti memberi hadiah kepada pejabat/pegawai Negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan (KPK, 2006: 1)
Korupsi telah dianggap sebagai hal yang biasa, dengan dalih “sudah sesuai prosedur”. Koruptor tidak lagi memiliki rasa malu dan takut, sebaliknya memamerkan hasil korupsinya secara demonstratif.Politisi tidak lagi mengabdi kepada konstituennya. Partai Politik bukannya dijadikan alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, melainkan menjadi ajang untuk mengeruk harta dan ambisi pribadi. Padahal tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan Negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, politik dan ekonomi masyarakat, bahkan dapat pula merusak Nilai-nilai Demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut. Sehingga harus disadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian Negara dan perekonomian Nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary crimes) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra-ordinary crimes). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”,tetapi dibutuhkan “cara-cara yang luar biasa” (extra-ordinary crimes).
Korupsi ternyata dilakukan oleh orang yang berpendidikan tinggi. Rasanya sungguh tidak pantas, seseorang yang berpendidikan melakukan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Korupsi tidak boleh dilakukan karena akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan hanya memberikan keuntungan kepada pihak yang korupsi atau biasa disebut dengan koruptor. Faktanya korupsi dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan. Misalnya dalam pemerintahan, mereka menyalahgunakan kekuasaan hanya untuk kepentingan pribadi. Bisa dilihat dari kasus korupsi wisma atlet yang menjerat Angelina Sondakh, yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai wakil rakyat seharusnya mengemban baik-baik tugas dan amanah yang telah dipercayakan oleh rakyat. Namun pada kenyataannya mereka mementingkan keinginan mereka sendiri, melupakan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat
1.2 Ruang Lingkup Masalah
Bertolak dari latar belakang diatas, maka yang menjadi ruang lingkup penulisan yang akan dibahas yaitu persoalan korupsi, dampak dan solusinya.
Tujuan Penelitian :
Untuk mengetahui persoalan korupsi yang timbul di Negara ini serta dampaknya bagi Negara dan masyarakat.
Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya perilaku korup di kalangan pelaku birokrasi dan kalangan usaha.
Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai solusi pemecahan masalah dalam pemberantasan korupsi.
1.3 Manfaat Penelitian :
Bagi Perusahaan
Penelitian ini untuk dapat mengetahui bagaimana analisis kinerja perusahaan pada bank yang ada di Indonesia.
Bagi Penulis
Untuk menambah pengetahuan,wawasan , bagi penulis ataupun pembaca.
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1 Kajian Teori
2.2.1 Pengertian korupsi
Dikutip dari Say No to Korupsi (2012) karya Juni Sjafrien Jahja, kata korupsi dari bahasa Latin corruptio atau corruptus yang berasal dari bahasa Latin yang lebih tua corrumpere. Istilah korupsi dalam bahasa Inggris corruption dan corrupt, dalam bahasa Perancis corruption dan dalam bahasa Belanda corruptie yang menjadi kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary menjabarkan korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum, secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan tentang pengertian istilah korup (kata sifat) dan korupsi (kata benda). Korup adalah buruk, rusak, busuk. Arti lain korup adalah suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (memakai kekuasannya untuk kepentingan pribadi). Mengkorup adalah merusak, menyelewengkan (menggelapkan) barang (uang) milik perusahaan (negara) tempat kerjanya. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Mengkorupsi adalah menyelewengkan atau menggelapkan (uang dan sebagainya)
Menurut Kamus Oxford, korupsi adalah perilaku tidak jujur atau ilegal, terutama dilakukan orang yang berwenang. Arti lain korupsi adalah tindakan atau efek dari membuat seseorang berubah dari standar perilaku moral menjadi tidak bermoral. Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
2.2.2 Jenis-jenis Korupsi
1. Korupsi Uang Negara
Jenis-jenis korupsi yang pertama adalah korupsi uang negara. Jenis perbuatan yang merugikan negara ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Syaratnya harus ada keuangan negara yang masih diberikan. Biasanya dalam bentuk tender, pemberian barang, atau pembayaran pajak sekian yang dibayar sekian.Di sektor industri alam kehutanan atau pertambangan, korupsi bisa berupa policy tax agar mereka menyetorkan sekali pajak.
2. Korupsi Suap Menyuap
Jenis-jenis korupsi berikutnya adalah korupsi suap menyuap yang merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana perbedaan hukum formil dan materiil.
Contoh dari kasus korupsi suap-menyuap seperti menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam UU PTPK.
3. Korupsi Tindakan Pemerasan
Tindakan pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
4. Korupsi Penggelapan Jabatan
Penggelapan dalam jabatan termasuk juga ke dalam kategori yang sering dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara.
5. Korupsi Gratifikasi
Jenis-jenis korupsi berikutnya adalah korupsi gratifikasi yang merupakan tindakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.
2.2.3 Dampak korupsi
Korupsi adalah hal yang konstan dalam masyarakat dan terjadi di semua peradaban. Korupsi mewujud dalam berbagai bentuk serta menyebabkan berbagai dampak, baik pada ekonomi dan masyarakat luas. Berbagai penelitian maupun studi komprehensif soal dampak korupsi terhadap ekonomi dan juga masyarakat luas telah banyak dilakukan hingga saat ini. Hasilnya, korupsi jelas menimbulkan dampak negatif. Di antara penyebab paling umum korupsi adalah lingkungan politik dan ekonomi, etika profesional dan moralitas, serta kebiasaan, adat istiadat, tradisi dan demografi. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi. Korupsi juga mengurangi pendapatan pajak dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum, pendidikan dan akibatnya kualitas hidup, seperti akses ke infrastruktur hingga perawatan kesehatan.
Secara ringkas, dampak masif korupsi dapat dirasakan dalam berbagai bidang antara lain : Dampak ekonomi Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat Dampak birokrasi pemerintahan Dampak politik dan demokrasi Dampak terhadap penegakan hukum Dampak terhadap pertahanan dan keamanan Dampak kerusakan lingkungan
2.2.4 Perkembangan korupsi belakangan ini
Korupsi yang terjadi di negeri ini kian miris. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa saja melakukan operasi tangkap tangan (OTT) setiap hari jika memiliki personel yang cukup. "Kalau KPK tenaganya cukup hari ini, kita melakukan OTT tiap hari bisa. Hampir semua bupati dan banyak pejabat yang masih melakukan tindak pidana, seperti yang kita saksikan pada saat kita tangkap para bupati (yang pernah ditangkap saat OTT sebelumnya)," kata Agus di Gedung Penunjang KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (27/11/2018).
Pernyataan ini disampaikan Agus dalam sambutan saat acara diskusi publik Hasil Review Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC). Agus mengatakan para pejabat bisa habis ditangkap KPK jika tidak ada perbaikan
"Jadi kegentingannya, kalau kita punya orang hari ini, yang namanya penyelenggara negara bisa habis hari ini karena ditangkapi terus. Kegentingannya di situ," ujarnya.
Menurut Agus, masih banyak pejabat di Indonesia yang melakukan korupsi. Agus pun menyebut anggapan bahwa pejabat yang tertangkap itu sedang sial terkadang benar adanya.
"Ini yang saya rasakan kegentingan. Kedaruratannya di situ, karena tindak pidana mirip seperti itu dilakukan banyak pihak, banyak sekali orang. Makanya kadang-kadang betul yang ketangkap itu yang sial karena banyak orang yang melakukan," ujarnya.
Karena itu, Agus meminta dilakukan perubahan undang-undang atau dibuatnya perppu pemberantasan korupsi. Salah satunya agar personel KPK bisa bertambah dan pemberantasan korupsi bisa dilakukan lebih masif.
"Ini suatu kegentingan, kegawatan. Kita perlu serius. Karena itu, perppu pemberantasan korupsi, personelnya nanti pasti diperkuatlah," tuturnya. Agar KPK mendapat tambahan tenaga, menurut Agus, harus dilakukan perubahan UU Pemberantasan Tipikor atau dibuat perppu. Dia meminta dalam revisi UU Tipikor nantinya dimasukkan pasal yang mengatur peran serta masyarakat.
"Kita ingatkan mengenai Tap MPR 11 Tahun 1998 tadi, kalau diterjemahkan, salah satunya jadi Undang-Undang 31/1999 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, di dalamnya saya ingin garis bawahi yang perlu segera masuk kalau baca UU 31/1999 ada pasal 8, yang sebetulnya perlu masuk UU Tipikor, yaitu peran serta masyarakat. Di situ disampaikan peran masyarakat dalam negara merupakan hak dan kewajiban untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bebas dan KKN. Itu esensinya penting karena selama ini aparat penegak hukum yang bergerak, masyarakat belum diberdayakan," papar Agus. (nvl/mae)
Sumber : https://news.detik.com/berita/d-4320125/miris-korupsi-di-negeri-ini-kpk-bisa-saja-ott-tiap-hari
2.2.5 Upaya pemerintah menanggulangi korupsi
. Berikut beberapa macam cara upaya pemerintah dalam melanjutkan tingkat jumlah pemberantasan korupsi di Indonesia:
1. Upaya Pencegahan
Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi adalah melalui tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki benteng diri yang kuat guna terhindar dari perbuatan yang mencerminkan tindakan korupsi di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Upaya pencegahan tindakan korupsi dilakukan oleh permerintah berdasarkan nilai-nilai dasar Pancasila agar dalam tindakan pencegahannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Adapun tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan upaya pemberantasan korupsi di wilayah negara Indonesia diantaranya:
1. Penanaman Semangat Nasional
Penanaman semangat nasional yang positif dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk penyuluhan atau diksusi umum terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian yang berdasarkan Pancasila merupakan kepribadian yang menjunjung tinggi semangat nasional dalam penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya penanaman semangat nasional Pancasila dalam diri masyarakat, kesadaran masyarakat akan dampak korupsi bagi negara dan masyarakat akan bertambah. Hal ini akan mendorong masyarakat Indonesia untuk menghindari berbagai macam bentuk perbuatan korupsi dalam kehidupan sehari-hari demi kelangsungan hidup bangsa dan negaranya.
2. Melakukan Penerimaan Pegawai Secara Jujur dan Rerbuka
Upaya pencegahan sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan melalui penerimaan aparatur negara secara jujur dan terbuka. Kejujuran dan keterbukaan dalam penerimaan pegawai yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan usaha pemerintah yang serius untuk memberantas tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap dalam penerimaan pegawai. Pemerintah yang sudah berupaya melakukan tindakan pencegahan dalam penerimaan pegawai perlu disambut baik oleh masyarakat terutama dalam mendukung upaya pemerintah tersebut ika pemerintah telah berupaya sedemikian rupa melakukan tindakan pencegahan korupsi dalam penemerimaan aparatur negara tapi masyarakat masih memberikan peluang terjadinya korupsi, usaha pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dapat menjadi sia-sia. Selain itu, jika perilaku masyarakat yang memberikan peluang terjadinya tindakan korupsi dalam penerimaan pegawai diteruskan, maka tidak dapat dipungkiri praktik tindakan korupsi akan berlangsung hingga dapat menimbulkan konflik diantara masyarakat maupun oknum pemerintah
3. Himbauan Kepada Masyarakat
Himbauan kepada masyarakat juga dilakukan oleh pemerintah dalam upaya melakukan pencegahan sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi di kalangan masyarakat. Himbauan biasanya dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan di lingkup masyarakat kecil dan menekankan bahaya laten adanya korupsi di negara Indonesia. Selain itu, himbauan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat menekankan pada apa saja yang dapat memicu terjadinya korupsi di kalangan masyarakat hingga pada elite pemerintahan.
4. Pengusahaan Kesejahteraan Masyarakat
Upaya pemerintah dalam memberantas korupsi juga dilakukan melalui upaya pencegahan berupa pengusahaan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan pemerintah. Pemerintah berupa mensejahterakan masyarakat melalui pemberian fasilitas umum dan penetapan kebijakan yang mengatur tentang kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat yang diupayakan oleh pemerintah tidak hanya kesejahteraan secara fisik saja melain juga secara lahir batin. Harapannya, melalui pengupayaan kesejahteraan masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup dapat memberikan penguatan kepada masyarakat untuk meminimalisir terjadinya perbuatan korupsi di lingkungan masyarakat sehingga dapat mewujudkan masyakarat yang madani yang bersih dari tindakan korupsi dalam kehidupan sehari-hari.
5. Pencatatan Ulang Aset
Pencatan ulang aset dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memantau sirkulasi aset yang dimiliki oleh masyarakat. Pada tahun 2017 ini, pemerintah menetapkan suatu kebijakan kepada masyarakatnya untuk melaporkan aset yang dimilikinya sebagai bentuk upaya pencegahan tindakan korupsi yang dapat terjadi di masyarakat. Pencatatan aset yang dimiliki oleh masyarakat tidak hanya berupa aset tunai yang disimpan di bank, tetapi juga terhadap aset kepemilikan lain berupa barang atau tanah. Selain itu, pemerintah juga melakukan penelurusan asal aset yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengetahui apakah aset yang dimiliki oleh masyarakat tersebut mengindikasikan tindak pidana korupsi atau tidak.
2. Upaya Penindakan
Upaya penindakan dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaan upaya penindakan korupsi, pemerintah dibantu oleh sebuah lembaga independen pemberantasan korupsi yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Penindakan yang dilakukan oleh KPK semenjak KPK berdiri pada tahun 2002 telah membuahkan hasil yang dapat disebut sebagai hasil yang memaksimalkan. Upaya penindakan yang dilakukan oleh KPK terhadap tindak pidana korupsi merupakan upaya yang tidak main-main dan tidak pandang bulu.
Siapapun yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi akan ditindak oleh lembaga independen ini tanpa terkecuali. Dalam melaksanakan tugasnya, KPK membutuhkan peranan lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan di Indonesia terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Tentunya pelaksanaan proses peradilan dilakukan sesuai dengan mekanisme sistem peradilan di Indonesia dan berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku. Penindakan yang dilakukan pemerintah melalui KPK terhadap pelaku tindak pidana korupsi dimaksudkan agar memberikan efek jera kepada para pelakunya dan secara tidak langsung memberikan shock therapy pada orang-orang yang berniat untuk melakukan tindak pidana korupsi baik itu di dalam pemerintahan maupun di dalam kehidupan sehari-hari.
3. Upaya Edukasi
Upaya edukasi yang dilakukan pemerintah dalam usahanya untuk memberantas korupsi adalah upaya yang dilakukan melalui proses pendidikan. Proses pendidikan di Indonesia dilakukan dalam tiga jenis yaitu pendidikan formal, informal, dan non formal. Melalui proses edukasi, masyarakat diberikan pendidikan anti korupsi sejak dini agar masyarakat sadar betul akan bahaya korupsi bagi negara-negara khususnya negara Indonesia.
Selain itu, melalui edukasi yang diberikan oleh pemerintah, peranan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi juga dapat dimaksimalkan sehingga para mahasiswa ini dapat memberikan contoh yang baik bagi adik-adiknya maupun bagi masyarakat umum terhadap cara pemberantasan korupsi dari dalam diri masing-masing. Upaya edukasi yang dilakukan oleh pemerintah juga termasuk sebagai upaya membangun karakter bangsa di era globalisasi untuk memberantas pertumbuhan budaya korupsi yang dapat merugikan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Itulah beberapa upaya pemerintah dalam melakukan upaya pencengahan pemberantasan korupsi. Sebagai masyarakat yang mencintai Indonesia, sudah sepantasnya kita menanamkan budaya anti korupsi sedini mungkin di dalam kehidupan sehari-hari kita agar kita terhindar dari bentuk-bentuk tindakan korupsi yang semakin hari semakin merajelela.
2.3 SOLUSI
Korupsi tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja kalau suatu Negara ingin mencapai tujuannya, karena kalau dibiarkan secara terus menerus, maka akan terbiasa dan menjadi subur dan akan menimbulkan sikap mental pejabat yang selalu mencari jalan pintas yang mudah dan menghalalkan segala cara (the end justifies the means). Untuk itu, korupsi perlu ditanggulangi secara tuntas dan bertanggung jawab. Ada beberapa upaya penanggulangan korupsi yang ditawarkan para ahli yang masing-masing memandang dari berbagai segi dan pandangan. Menurut pendapat H. Ismail Susanto, terdapat enam langkah yang harus dilakukan agar korupsi tidak hilang dan tidak dilakukan oleh masyarakat. Didalam sebuah essay-nya yang dimuat di Harian Republika mengatakan bahwa berdasarkan kajian terhadap berbagai sumber, didapatkan sejumlah cara sebagaimana ditunjukkan oleh Syariat Islam. Pertama, sistem penggajian yang layak. Aparat pemerintah harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan itu sulit berjalan dengan baik apabila gaji mereka tidak mencukupi, karena para birokrat juga manusia biasa. Kedua, larangan menerima suap dan hadiah. Hadiah dan suap yang diberikan kepada aparatur pemerintah pasti mengandung maksud tertentu, karena buat apa seseorang memberikan sesuatu kalau tidak ada maksud tertentu. Ketiga, perhitungan kekayaan. Orang yang melakukan korupsi tentu kekayaannya akan bertambah dengan cepat. Meski tidak selalu orang yang cepat kaya itu melakukan tindakan korupsi. Bisa saja dia mendapatkan kekayaan itu dari warisan, keberhasilan bisnis atau dengan cara lain yang halal. Keempat, teladan pemimpin. Pemberantasan korupsi hanya akan bisa dilakukan jika para pemimpin, terlebih pemimpin tertinggi, dalam sebuah Negara bersih dari korupsi. Dengan takwa, seorang pemimpin melakukan tugasnya dangan penuh amanah. 14 Karena dengan taqwa pula ia takut untuk melakukan penyimpangan, karena meski ia bisa melakukan kolusi dengan pejabat lain untuk menutup kejahatannya, Allah SWT pasti melihat semuanya dan di akhirat nanti pasti akan dimintai pertanggung jawaban. Kelima, hukuman yang setimpal. Pada dasarnya, orang akan takut menerima resiko yang akan mencelakakan dirinya, termasuk bila ditetapkan hukuman setimpal bagi para koruptor. Berfungsi sebagai pencegah, hukuman setimpal atas koruptor membuat orang jera dan kapok melakukan korupsi. Keenam, Pengawasan Masyarakat. Masyarakat dapat berperan menyuburkan atau menghilangkan korupsi. Dari point-point tersebut dapat dieksplisitkan bahwa pemberantasan korupsi harus melibatkan semua pilar masyarakat. Pilar masyarakat adalah manusia (individu), budaya (yaitu berupa persepsi baik pemikiran maupun perasaan kolektif), dan sistem aturan yang berlaku. Karena itu, korupsi akan lebih efektif diberantas bila pada tiga pilar tersebut dilakukan langkah-langkah yang terpadu. Bahwa ada individu yang memang bejat, ingin kaya secara instant, atau setidaknya dengan harta dengan jalan pintas, itu memang kenyataan di dunia ini. Tapi, individu yang baik sebenarnya banyak. Andaikan di dunia ini lebih banyak yang tidak baik, tentu kehidupan tidak bisa lagi berjalan dengan normal. Orang selalu dalam ketakutan karena tidak ingin ditipu, atau semangat untuk menipu. Kalau sudah begitu tidak ada lagi hubungan dengan manusia, baik berdagang maupun menikah. Jadi kita harus meyakini bahwa sebagian besar individu pada dasarnya adalah baik, karena Allah telah meniupkan sifat-sifat agungnya dalam diri manusia sejak masih didalam rahim. Didalam surat Qs. 15- al hijr; 29, yang artinya, maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan kedalamnya ruh (ciptaan)-ku, maka tunduk kamu kepadanya dengan bersujud. Dapat disimpulkan bahwa pada awalnya manusia semuanya memiliki sifat yang baik, akan tetapi sebagian orang yang menjadi koruptor itu tentu karena pengaruh eksternal yang telah mengaburkan sifat-sifat baik tersebut. Yang paling utama adalah pendidikan, kedua lingkungan dan ketiga media. Tiga hal ini akan membangun suatu budaya, yakni suatu persepsi kolektif dalam masyarakat, apakah suatu hal itu akan dianggap normal atau tidak. 15 Pada masyarakat yang budaya “uang pelicin” sudah dianggap wajar, maka orang tidak akan lagi peka dan merasa itu adalah korupsi. Demikian juga budaya “titip saudara” agar lolos ujian sekolah atau dapat pekerjaan. Andaikata dua hal ini dicoba pada masyarakat yang memilki persepsi sebaliknya, bahwa uang pelicin itu haram, dan nepotisme itu awal kehancuran, tentu akan terjadi sasuatu yang berbeda. Budaya adalah sesuatu yang dapat dibentuk peran pendidikan sangat besar. Para guru itulah yang menanamkan nilai-nilai sejak dini. Tentu saja mereka pula yang berhak memberikan sikap keteladanan yang baik. Kalau sang guru sendiri dulu mendapatkan pekerjaan dengan menggunakan uang pelicin atau lulus ujian guru dengan mencontek, ya susah. Mereka merupakan bagian dari masalah dan bukan merupakan sebuah solusi. Budaya anti korupsi akan menghasilkan individuindividu anti-korupsi, yang akhirnya akan menjadi aktor-aktor pencegahan atau pemberantasan korupsi. Pada masyarakat yang sarat dengan korupsi, tentu saja sulit untuk mendapatkan individu-individu semacam ini. Namun dalam level mikro, seperti pada suatu sekolah, kantor atau suatu organisasi, budaya ini bisa ditumbuhkan melalui pendidikan, keteladanan pemimpin dan lewat kampanya yang massif, misalnya dengan pemasangan poster-poster yang akan mengingatkan orang akan dampak mengerikan dari korupsi, atau azab Allah yang dijanjikan pada koruptor. Namun juga strategi individual dan kultural terkadang masih belum cukup juga. Korupsi juga terjadi dengan adanya aturan-aturan main yang salah. Sebagai contoh; aturan biaya mutasi kendaraan yang lumayan tinggi (10% harga kendaraan), membuat sebagian orang enggan untuk melakukan balik nama setelah membeli kendaraan bekas. Hasilnya, di beberapa daerah cukup sulit menemukan mobil dengan nama pemilik sebenarnya pada STNK. Ketika ada PNS untuk datang ke daerah itu dan akan menyewa mobil, yang ada hanyalah mobil seperti itu. Padahal di aturan sewa kendaraan dalam pekerjaan pemerintah, diwajibkan nama pemilik mobil seperti dalam KTP harus sama dalam nama STNK. Lalu solusinya apa? Solusi jangka pendeknya adalah bisa menggunakan fotocopy STNK palsu atau menyuap agar petugas kantor kas Negara dan auditor pura-pura tidak melihat. Cara yang lebih elegan adalah dengan membuat klausul tambahan pada aturan yang formal berlaku, yang kalau tetap dalam bentuk sekarang ini, akan menimbulkan akses yang rumit di lapangan. 16 Perubahan aturan-aturan ini dapat berupa aturan sewanya atau aturan balik nama kendaraannya. Misalnya biayanya diturunkan, agar pemilik kendaraan tertarik untuk balik nama. Contoh lainnya adalah hubungan kerja yang kabur, sehingga tidak jelas apakah seorang direktur BUMN/BUMD itu perlu dibayar tinggi meskipun perusahaan merugi atau dia sebenarnya hanya perlu digaji secukupnya, sedang penghasilan yang tinggi tergantung prestasinya. Dari beberapa contoh diatas adalah contoh untuk merubah aturan dalam mencegah korupsi. Contoh yang lain adalah aturan yang dapat memberantas korupsi setelah terjadi. Perhitungan kekayaan pejabat setelah menjabat untuk dibandingkan dengan sebelumnya adalah salah satu ide yang baik. Kalau ada peningkatan yang tidak wajar dan tidak bisa dijelaskan, harta itu dapat disita untuk Negara, atau yang bersangkutan dipidana. Caiden (dalam Soerjono, 1980) memberikan langkah-langkah untuk menanggulangi korupsi sebagai berikut :
1. Membenarkan transaksi yang dahulunya dilarang dengan menentukan sejumlah pembayaran tertentu.
2. Membuat struktur baru yang mendasarkan bagaimana keputusan dibuat.
3. Melakukan perubahan organisasi yang akan mempermudah masalah pengawasan dan pencegahan kekuasaan yang terpusat, rotasi penugasan, wewenang yang saling tindih organisasi yang sama, birokrasi yang saling bersaing, dan penunjukan instansi pengawas adalah saran-saran yang secara jelas diketemukan untuk mengurangi kesempatan korupsi.
Cara yang diperkenalkan oleh Caiden di atas membenarkan (legalized) tindakan yang semula dikategorikan kedalam korupsi menjadi tindakan yang legal dengan adanya pungutan resmi. Di lain pihak, celah-celah yang membuka untuk kesempatan korupsi harus segera ditutup, begitu halnya dengan struktur organisasi haruslah membantu kearah pencegahan korupsi, misalnya tanggung jawab pimpinan dalam pelaksanaan pengawasan melekat, dengan tidak lupa meningkatkan ancaman hukuman kepada pelaku-pelakunya. Selanjutnya, Myrdal (dalam Lubis, 1987) memberi saran penanggulangan korupsi yaitu agar pengaturan dan prosedur untuk keputusan-keputusan administratif yang menyangkut orang perorangan dan perusahaan lebih disederhanakan dan dipertegas, pengadakan pengawasan yang lebih keras, kebijaksanaan pribadi dalam menjalankan kekuasaan hendaknya dikurangi sejauh mungkin, gaji pegawai yang rendah harus dinaikkan dan kedudukan sosial ekonominya diperbaiki, lebih terjamin, satuan-satuan 17 pengamanan termasuk Polisi harus diperkuat, hukum pidana dan hukum atas pejabat-pejabat yang korupsi dapat lebih cepat diambil. Orang-orang yang menyogok pejabat-pejabat harus ditindak pula. Persoalan korupsi beraneka ragam cara melihatnya, oleh karena itu cara pengkajiannya pun bermacam-macam pula. Korupsi tidak cukup ditinjau dari segi deduktif saja, melainkan perlu ditinjau dari segi induktifnya yaitu mulai melihat masalah praktisnya (practical problems), juga harus dilihat apa yang menyebabkan timbulnya korupsi. Kartono (1983) menyarankan penanggulangan korupsi sebagai berikut :
1. Adanya kesadaran rakyat untuk ikut memikul tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial dengan bersifat acuh tak acuh.
2. Menanamkan aspirasi Nasional yang positif, yaitu mengutamakan kepentingan Nasional.
3. Para pemimpin dan pejabat memberikan teladan, memberantas dan menindak korupsi.
4. Adanya sanksi dan kekuatan untuk menindak, memberantas dan menghukum tindak korupsi.
5. Reorganisasi dan rasionalisasi dari organisasi pemerintah, melalui penyederhanaan jumlah Kementerian beserta jawatan dibawahnya.
6. Adanya sistem penerimaan pegawai yang berdasarkan “achievement” dan bukan berdasarkan sistem “ascription”.
7. Adanya kebutuhan Pegawai Negeri yang non-politik demi kelancaran administrasi pemerintah.
8. Menciptakan aparatur pemerintah yang jujur
9. Sistem budget dikelola oleh pejabat-pejabat yang mempunyai tanggung jawab etis tinggi, dibarengi sistem kontrol yang efisien.
10. Herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan perorangan yang mencolok dengan
2.4 KESIMPULAN
Berdasarkan atas pembahasan di atas dan dari rumusan masalah, maka dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan kekuasaannya guna mengeruk keuntungan pribadi atau kelompok dan sangat merugikan kepentingan umum dan sangat bertentangan dengan normanorma yang berlaku. Bentuk-bentuk korupsi yang terjadi adalah penyelewengan dana-dana atau keuangan Negara sehingga dapat merugikan rakyat seperti skandal Bank Century, korupsi BNI dan BRI yang temasuk juga didalamnya Kementerian Agama serta korupsi-korupsi terjadi pada tingkat daerah yaitu provinsi, yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah faktor kekayaan atau faktor motif pelaku yang mempunyai motif serakah dan tidak puas, serta lemahnya control Negara, perlakuan hukum yang berbeda, dan ringannya sanksi hukum. Dari berbagai kejadian korupsi tersebut maka tingkat korupsi di Negeri yang mayoritas penduduknya muslim ini termasuk Negara yang paling tinggi korupsinya di dunia. Meskipun berbagai macam upaya yang dilakukan oleh pemerintah namun, semua itu belum membuahkan hasil yang memuaskan. Padahal upaya pemberantasan korupsi ini dimulai sejak era Bung Karno sampai sekarang, tetapi seakan-akan korupsi ini bagaikan penyakit dan virus HIV/AID yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Dalam hal ini adalah korupsi yang akan melemahkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara tuntas menurut H. Ismail Yusanto menyatakan bahwa terdapat enam langkah dalam pemberantasan korupsi yaitu; pertama: sistem penggajian yang layak; kedua: larangan menerima suap dan hadiah; ketiga: perhitungan kekayaan; keempat: teladan pemimpin; kelima: hukuman setimpal; keenam: Pengawasan masyarakat. Selain enam poin tersebut, pemberantasan korupsi harus melibatkan semua pilar masyarakat. Karena itu, korupsi akan lebih efektif diberantas bila pada tiga pilar tersebut dilakukan langkah-langkah yang terpadu. 19 Pertama kita harus meyakini bahwa sebagian besar individu sebenarnya mempunyai sifat yang baik, karena Allah telah meniupkan sifat-sifat Agungnya semenjak dia berada di dalam rahim. Tentu saja dalam hal ini koruptor, itu merupakan pengaruh eksternal yang telah mengaburkan sifat-sifat baik tersebut. Yang paling utama disini adalah pembentukan tiga pilar yaitu pendidikan, lingkungan dan media. Tiga hal yang akan membangun suatu budaya. Untuk itu, agar tercipta budaya anti korupsi maka ketiga faktor eksternal tersebut harus dikondisikan agar masyarakat tidak berprilaku korupsi, yang akhirnya akan menjadi faktor-faktor pencegahan atau pemberantasan korupsi. Namun strategi individu dan Kultural terkadang masih belum cukup juga. Korupsi ada juga yang terjadi karena aturanaturan main yang salah. Untuk itu, harus dilakukan upaya-upaya merubah aturan yang dapat mencegah korupsi termasuk aturan memberantas korupsi setelah terjadi. Perhitungan kekayaan pejabat baik sebelum maupun setelah menjabat adalah satu ide yang baik. Kalau ada peningkatan yang tidak wajar dan tidak bisa dijelaskan, harta itu dapat disita untuk Negara atau yang bersangkutan dipidana. Adapun saran yang dapat disampaikan didalam makalah ini adalah hendaknya pemerintah lebih meningkatkan kontrol terhadap lembaga-lembaga yang ada dan lebih menekankan sifat yang independen, kemudian ikut sertakan masyarakat untuk mengontrol jalannya pemerintahan, bisa diwakilkan dengan pembuatan kelompok atau organisasi yang sifatnya independen yang anggotanya berasal dari masyarakat, para aktivis dan mahasiswa. Hendaknya juga agar pemerintah melakukan penegakan hukum secara konsisten dan sesuai dengan tingkat pidana yang dilakukan oleh pelaku serta pemerintah juga harus berlaku secara independen tidak memihak siapapun dan tidak pandang bulu. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus melihat kedepannya agar sifat-sifat korup ini tidak menurun ke anak cucu, maka bentuklah watak bangsa mulai dari sekarang menjadi mental yang baik dan bertanggung jawab dalam segala hal baik secara moral maupun kelakuan. Tentunya melalui pendidikan dan sikap keteladanan dari pada pemimpin yang menjadi tombak utama sebagai cerminan dari pemerintah terhadap generasi penerus.
Komentar
Posting Komentar